Bungo Defisit Rekanan ” MENJERIT “

208
Bagikan Berita ini

Bungo news,co.id – Bungo , Jelang akhir tahun 2016 yang lalu ,Sarkoni Syam mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Bungo menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah akan terus melemah bila salah satu program visi misi di paksakan, ucapan  Sarkoni Syam ini terbukti di tahun 2019 kondisi keuangan daerah kabupaten defisit sebesar Rp.232  milyar

Dampak Defisit di kabupaten Bungo mulai di rasakan oleh sejumlah rekanan kontraktor di Bungo , pasal nya pekerjaan proyek sudah selesai namun tidak bisa di bayar kan tahun 2019 ini ” Kami bingung bang ,mengharap untung dari pekerjaan proyek nyatanya tidak ada dana untuk membayar pekerjaan kami ” Tutur Jamal kepada Bungo News ( 27/11)

Jangan kan untung , untuk bayar upah tukang dan material bangunan kami kebingungan saat ini ” Imbuh nya

Hal yang sama juga di akui oleh Sandy , kemungkinan kami tidak akan memborong lagi bang , gara gara duit dak cair karyawan kami sudah dua bulan tidak gajian bang , masih mendingan kalau bisa di bayarkan , informasi nya akan di bayar tahun anggaran 2020 mendatang ,itu pun kalau anggaran nya tersedia kalau tidak berarti tekanan kontraktor di Bungo siap – siap gulung tikar ” Imbuh nya.

Tidak hanya rekanan kontraktor sejumlah PPK dan PPTK di dinas instansi lingkup Setda Bungo pun membenarkan nya ” Saat ini rekanan mulai lesuh , disuruh mengurus administrasi proyek rekanan tidak mau , alasan rekanan percuma mengurus nya duit tidak ada , tutur Isnaini PPTK di dinas pendidikan kabupaten Bungo .

Kalau tekanan tidak mau mengurus administrasi proyek kami khawatir nanti akan menjadi temuan di saat ada pemeriksaan , semestinya administrasi yang berkaitan dengan proyek sudah selesai bersamaan dengan proyek nya selesai sesuai dengan kontrak kerja dengan rekanan ” Tutur nya yang di benarkan oleh rekanan kontraktor lain nya .

Di peroleh informasi bahwa di kecualikan untuk kegiatan di MTQ,” Untuk kegiatan MTQ tidak ada istilah tidak di bayarkan karena kegiatan tersebut di prioritaskan ” Ujar sumber

Salah seorang Kabid di dinas instansi dalam kabupaten Bungo yang sengaja tidak di tulis kan nama nya mengkhawatir kan , kegiatan MTQ akan menimbulkan masalah di kemudian hari ” Biasa nya habis acara kegiatan di seperti MTQ akan sorot oleh aparat hukum dan tidak sedikit yang yang tidak masalah ” Tutur sumber

Di peroleh informasi bahwa selain  honorarium penari masal juga di temukan adanya pekerjaan yang belum kontrak sudah di kerjakan terlebih dahulu , termasuk pekerjaan pengadaan LPJU yang saat ini di khabarkan sedang di sorot oleh pihak aparat hukum .

( BN- War .R.001)

More
Bagikan Berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda
Mohon masukkan nama anda