Di Bungo Empat Desa Gelap Gulita ,” PLN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB , DEWAN TIDAK BISA BERBUAT BANYAK “

113
Bagikan Berita ini

Di minta ESDM Jambi dan Aparat Hukum Usut Dugaan Pungli SLO

Bungo News.co.id – Bungo , Alasan keinginan  masyarakat  yang tidak mau lagi menjadi Pelanggan  Mitra PLN dan ingin jadi Pelanggan murni PLN UP3 Bungo , Kontrak Kerjasama PT. Bungo Alam semesta ( BAS) mitra Usaha PT. Bungo Dani Mandiri Utama ( Badan Usaha Milik Daerah ) Kabupaten Bungo terpaksa  di putus kan sepihak , meskipun kontrak berakhir tahun 2022 mendatang .

Akibat pemutusan kontrak Kerjasama tersebut Jaringan Listrik milik PT. BAS terpaksa di putus  oleh PLN sehingga menyebabkan  empat desa di kecamatan Pelapat( Ds. Cilodang , Ds. Gapura Suci , Ds. Mulya Jaya dan Ds.Mulya Bakti) gelap gulita

Tidak hanya itu situasi dan kondisi serta polemik ini di manfaatkan oleh sekelompok orang untuk mencari keuntungan politis dan bahkan diduga melakukan pungli SLO yang melebihi standard resmi yang di tetapkan

Pemutusan jaringan listrik  tersebut menyebabkan   empat desa tersebut gelap gulita sehingga aktifitas menggunakan listrik lumpuh total yang juga berdampak terhadap pelayanan masyarakat , pendidikan , tempat ibadah , dan mati nya usaha produktif masyarakat ” Ya pak ,sampai hari ini belum ada kepastian kapan listrik di tempat kami kembali di hidupkan , kami masyarakat minta dipindahkan dari BUMD menjadi pelanggan PLN bukan minta di padamkan listrik di tempat kami ” Tutur sumber kepada Bungo News

Miris nya memasuki  hari ke 17  empat Desa tersebut gelap gulita tidak satupun pihak yang berani bertanggung jawab ,Pihak PLN UP 3 Bungo tidak bertanggung jawab terhadap resiko pemutusan jaringan milik PT.BAS  sebelum menjadi pelanggan resmi PLN , dan menyelesaikan administrasi yang di perlukan

Tidak berantanggung jawab nya PLN terhadap resiko pemutusan jaringan listrik ini di buktikan dengan surat yang di sampaikan kepada Pt. BDMU  yang di tanda tangani oleh Ridwan Adam manager PLN UP3 Bungo , dalam Surat Tertanggal 8 Oktober 2019 tersebut memuat 3 Point’ , diantaranya :
1. Permohonan berhenti berlangganan akan di layani setelah menyelesaikan tagihan listrik .
2.Uang Jaminan Langganan ( UJL ) akan di proses setelah di lakukan mutasi berhenti berhenti berlangganan dengan memperhitungkan tagihan atas pemakaian energi sampai dengan APP di bongkar .
3. PLN hanya bertanggung Jawab kepada pihak yang telah menjadi pelanggan PLN
4.setelah berhenti berlangganan maka jaringan listrik akan di putus dan segala resiko akibat putus nya jaringan listrik ke masyarakat eks pelanggan PT.BDMU di empat desa sebelum menjadi pelanggan PLN bukan lah tanggung Jawab PLN

Hal ini pun di akui oleh Dirut PT.BDMU , Pirdaus Abdullah ” Benar PLN memutus jaringan listrik atas dasar permohonan BDMU yang di awali dari kesepakatan warga , PLN tidak bertanggung jawab terhadap resiko pemutusan jaringan sebelum resmi menjadi pelanggan PLN ” Tutur Dirut BDMU kepada Bungo News belum lama ini di ruangan kerja nya .

Pengakuan Pirdaus Abdullah ini di perkuat dengan surat yang di sampaikan nya kepada PLN UP3 Bungo Dengan perihal : Penghentian Sebagai Pelanggan listrik PLN . Dalam surat yang di tanda tangani di atas materai tersebut memuat 3 poin . Diantara nya
1. Semua yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan listrik di 4 desa tersebut sudah menjadi tanggung jawab PLN .
2.Dengan putusnya hubungan kerjasama PT.PLN maka jaringan yang di bangun oleh BUMD dengan Mitra PT. Bungo Alam Semesta di kembalikan kepada mitra
3. Deposito wajib uang jaminan BUMD sebagai pelanggan besar BUMD di kembalikan kepada BUMD

Dari surat tersebut di atas jelas Jaringan Listrik yang tersedia sekarang adalah milik BUMD dan PT. BAS yang sudah di kembalikan kepada PT.BAS bukan jaringan milik Pemda atau PLN , dengan demikian  hingga saat ini PLN belum memiliki jaringan , artinya untuk bisa menghidupkan listrik empat desa pihak PLN harus terlebih dahulu membangun jaringan tegangan rendah .

Terkait pungutan SLO melebih standar dimana Daya 1.300 Va semestinya Rp. 95.000 di pungut Rp.250.000 / kWh
Di konfirmasi Camat Pelepat dan sejumlah Rio mengakui dana Rp. 250 .000,- tersebut di pergunakan untuk fee desa dan jasa instalasi listrik namun dalam kwitansi pembayaran SLO tidak ada rincian biaya yang di sebut kan , hanya di sebutkan setoran Rp. 250 juta untuk biaya SLO atau daftar Listrik saja .

Terkait persoalan tersebut di atas Pihak DPRD Bungo mengaku belum bisa menindak lanjuti nya meski sudah mengetahui nya dari pemberitaan media , alasan nya di karena kan Tidak ada laporan pengaduan masyarakat ” Sampai hari ini belum ada laporan pengaduan  dari masyarakat sehingga kami sulit untuk menindaklanjuti nya , ” Tutur Darwandi anggota DPRD Bungo Komisi III sembari menyarankan agar masyarakat membuat laporan pengaduan resmi ke DPRD Bungo .

Terkait persoalan tersebut di atas , kewenangan kelistrikan adalah kewenangan pemerintah provinsi karena ESDM tidak ada lagi di tingkat kabupaten , Diminta kepada ESDM Jambi menindak lanjuti nya terkait pemutusan kontrak sebelum berakhir nya waktu kontrak dan persoalan kewenangan , kepada aparat hukum untuk segera menindak lanjuti dugaan pungli SLO di empat desa tersebut ( Tim )


Bagikan Berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda
Mohon masukkan nama anda