Di Tuding Merubah Akta , Kontrak Di putus , Rencana class action PT.BAS ternyata Isapan Jempol Belaka

37
Bagikan Berita ini

Bungo news.co.id – Bungo ,
Kasus di putuskan kontrak  perusahaan jasa listrik PT.Bungo Alam Semesta ( BAS ) mitra PT.Bungo Dani Mandiri Utama ( BDMU ) yang berdampak pemutusan jaringan listrik  di empat desa ( desa Gapura Suci , Desa Cilodang , Desa Mulya Bakti dan desa Mulya Jaya ) kecamatan Pelepat ,kabupaten Bungo – Jambi , yang di Khabar kan PT.Bungo Alam Semesta ( BAS) akan melakukan gugatan class action ternyata hanya ‘ isapan jempol belaka ”
Dalam waktu dekat ini Aguan / Sugito pemilik PT.BAS akan melakukan gugatan class action ” Tutur here Penasehat Hukum BUMD kepada Bungo news .

Di ketahui  pemutusan jaringan listrik 4 desa tersebut berawal dari permohonan warga yang diduga di motori oleh sekelompok oknum  perangkat desa dan oknum petinggi dan perusahan yang diduga memanfaatkan situasi untuk kepentingan politis dan untuk mengeruk keuntungan  dengan dalih ” Masyarakat tidak mau lagi menjadi pelanggan PT.BAS dan BUMD  yang ingin menjadi pelanggan murni PLN , “

Akibat pemutusan jaringan listrik 4 desa ini bernuara pada dugaan pungli SLO  yang semestinya Rp. 95.000  / pelanggan menjadi Rp 250.000 / pelanggan untuk daya 1.300.VA .sayang nya kasus tersebut hingga saat ini belum ada tindakan dari Aparat penegak hukum ( APH )

Kabag SDA Setda Bungo , Bahman mengakui bahwa pemutusan jaringan listrik 4 desa tersebut berawal dari permintaan masyarakat dan kembali di pasang  berdasarkan persetujuan dari BUMD tanpa melalui PT.BAS  ” Jaringan PLN 4 Desa di pelepat di putus karena permintaan warga yang tidak mau lagi jadi pelanggan dari PT.BAS dan BUMD , karena masyarakat merasa sudah belasan tahun di rugikan oleh PT.BAS ” Tutur Bahman baru-;baru ini kepada Bungo News .

Menurut Bahman jaringan listrik tersebut adalah swadaya masyarakat bukan milik  PT.BAS ,hal ini sudah tertuang dalam akta kesepakatan namun akta nya sudah di Robah oleh oknum ” Tutur Bahman mengakui nya.

Di ketahui PT.BAS di putuskan kontrak kerjasama nya dengan PT.BDMU  padahal kontrak mitra akan berakhir pada tahun 2022 mendatang.

Pihak PLN UP3  Bungo tidak semerta – Merta menerima begitu saja , karena Jaringan Litsrik .TM dan TR bukan lah milik PLN melainkan milik PT.BAS mitra nya BDMU , Ridwan Adam Kepala PLN UP3  Bungo menegaskan tidak akan bertanggung jawab terhadap terhadap resiko di putuskan nya jaringan listrik ke rumah warga , dan meminta kepada pihak BDMU menyelesaikan semua tunggakan rekening dan mengembalikan uang depesito jaminan setelah semua administrasi selesai .

Dari pengakuan pihak PLN ini membuktikan bahwa PLN tidak miliki aset jaringan berupa tiang, kabel dan Asecsories terkecuali strum , aneh nya meskipun di ketahui beresiko dan aset jaringan bukan lah milik PLN namun beberapa waktu yang lalu PLN  kembali mengkoneksikan arus ke jaringan PT.BAS .

Di tanya persoalan ini Ridwan Adam Manager UP3 PLN Bungo mengakui bahwa semua nya berdasarkan rekomendasi dari pihak pemda Bungo ” Tanya saja dengan Pemda , kami kembali memasang jaringan listrik 4 desa karena ada rekomendasi dari Pemda ,soal apakah sudah ada serah terima aset kami tidak tahu ” Tutur Ridwan Adam belum lama ini .

Mengetahui di isukan ada nya akta notaris di Robah , Aguan / Sugito dkk bermaksud akan mengusut dan akan melakukan.gugatan , sayang nya hingga saat ini hanya isapan jempol belaka.

Terkait dugaan pungli SLO di akui oleh Khaidir Yusuf Camat Pelepat yang di benarkan oleh sejumlah Rio / Kepala desa ” Pungutan 250 .000/ calon pelanggan bukan hanya untuk SLO saja tapi di sepakati untuk biaya jasa instalasi dan fee desa ” Tutur Khaidir Yusuf belum lama ini .

Fakta di lapangan sejumlah warga mengakui bahwa pungutan Rp.250.000/ calon pelanggan untuk membayar SLO yang di perkuat dengan kwitansi pembayaran tanpa menyebutkan biaya lain terkecuali untuk biaya SLO

Kepada Bungo News  warga Unit 9 Dusun Gapura Suci kecamatan Pelepat mengatakan ” Semua adminitrasi , biaya SLO dan biaya KWH sudah kami setorkan pak , kenyataan nya hari ini kami masih gelap gulita ” Tutur Heri yang dibenarkan warga lain nya

Pantauan Bungo News di lapangan ,untuk aktifitas sehari – hari yang menggunakan listrik warga terpaksa menggunakan ginset dan mesin diesel ” Biaya operasional di sekolah kami membengkak pak , karena kami menggunakan ginset , setiap hari nya minimal 10 liter solar  ,kalau tidak ada listrik bagaimana kami mau buat laporan akhir tahun ,lebih – lebih di saat ujian sekolah kebutuhan listrik makin tinggi ” Tutur sumber menyebutkan kalau malam hari kondisi dusun nya gelap gulita .

Tidak berantanggung jawab nya PLN terhadap resiko pemutusan jaringan listrik ini di buktikan dengan surat yang di sampaikan kepada Pt. BDMU  yang di tanda tangani oleh Ridwan Adam manager PLN UP3 Bungo , dalam Surat Tertanggal 8 Oktober 2019 tersebut memuat 3 Point’ , diantaranya :
1. Permohonan berhenti berlangganan akan di layani setelah menyelesaikan tagihan listrik .
2.Uang Jaminan Langganan ( UJL ) akan di proses setelah di lakukan mutasi berhenti berhenti berlangganan dengan memperhitungkan tagihan atas pemakaian energi sampai dengan APP di bongkar .
3. PLN hanya bertanggung Jawab kepada pihak yang telah menjadi pelanggan PLN
4.setelah berhenti berlangganan maka jaringan listrik akan di putus dan segala resiko akibat putus nya jaringan listrik ke masyarakat eks pelanggan PT.BDMU di empat desa sebelum menjadi pelanggan PLN bukan lah tanggung Jawab PLN

Hal ini pun di akui oleh Dirut PT.BDMU , Pirdaus Abdullah ” Benar PLN memutus jaringan listrik atas dasar permohonan BDMU yang di awali dari kesepakatan warga , PLN tidak bertanggung jawab terhadap resiko pemutusan jaringan sebelum resmi menjadi pelanggan PLN ” Tutur Dirut BDMU kepada Bungo News belum lama ini di ruangan kerja nya .

Pengakuan Pirdaus Abdullah ini di perkuat dengan surat yang di sampaikan nya kepada PLN UP3 Bungo Dengan perihal : Penghentian Sebagai Pelanggan listrik PLN . Dalam surat yang di tanda tangani di atas materai tersebut memuat 3 poin . Diantara nya
1. Semua yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan listrik di 4 desa tersebut sudah menjadi tanggung jawab PLN .
2.Dengan putusnya hubungan kerjasama PT.PLN maka jaringan yang di bangun oleh BUMD dengan Mitra PT. Bungo Alam Semesta di kembalikan kepada mitra
3. Deposito wajib uang jaminan BUMD sebagai pelanggan besar BUMD di kembalikan kepada BUMD

Dari surat tersebut di atas jelas Jaringan Listrik yang tersedia sekarang adalah milik BUMD dan PT. BAS yang sudah di kembalikan kepada PT.BAS bukan jaringan milik Pemda atau PLN , dengan demikian  hingga saat ini PLN belum memiliki jaringan , artinya untuk bisa menghidupkan listrik empat desa pihak PLN harus terlebih dahulu membangun jaringan tegangan rendah .

Di ketahui persoalan tersebut di atas , kewenangan kelistrikan adalah kewenangan pemerintah provinsi karena ESDM tidak ada lagi di tingkat kabupaten ( TIM )

More
Bagikan Berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda
Mohon masukkan nama anda