Dugaan Pungli SLO Empat Desa di laporkan , PT.BAS akan Gugat Pemda ?

114
Bagikan Berita ini

Bungo news.co.id – Bungo , Dugaan pungutan liar ( Pungli ) Sertifikat Laik Operasi ( SLO ) sebesar Rp.250 .000 per calon pelanggan PLN di empat desa ( Ds.Cilodang, Ds.Mulya Bakti, Ds.Mulya Jaya dan DS. Gapura Suci ) yang seyogyanya nya pungutan hanya Rp.95.000,- untuk daya 1.300 VA .

Dugaan pungli SLO di Empat Desa di kecamatan Pelepat – Kabupaten Bungo – Jambi ini , terungkap bersamaan dengan pemutusan kontrak kerjasama PT.BDMU dengan PT.BAS  yang bermuara pada pemutusan Jaringan Listrik .

Dugaan pungli SLO ini  di akui  oleh para  Rio ( Kepala Desa red) yang di perkuat oleh Khaidir Yusuf Camat Pelepat, ” Pungutan Rp.250 .000 per pelanggan tidak hanya untuk SLO namun untuk fee desa dan jasa pemasangan instalasi ” Tutur Camat Pelepat .

Aneh nya dalam kwitansi setoran dari calon pelanggan tidak di sebutkan adanya biaya fee desa dan jasa instalasi listrik.

Tidak hanya itu pasca pemutusan jaringan listrik dan pemutusan kontrak sepihak yang seyogyanya berakhir tahun 2022 mendatang ini ,di peroleh Khabar Dirut PT.BAS ( Bungo Alam Semesta ) akan menggugat pihak Pemda Bungo terkait Aset berupa jaringan listrik tegangan menengah dan jaringan Tegangan rendah yang di ambil alih oleh Pemda Bungo tanpa persetujuan dari Pihak PT.BAS .

Terkait persoalan dugaan Pungli SLO tersebut di peroleh informasi perwakilan warga yang mengatasnamakan Arif Budiman melaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum pada bulan Oktober 2019 yang lalu .

Dalam surat dengan perihal laporan pengaduan indikasi terjadi nya tindak pidana pungutan liar SLO kelistrikan ,menyebutkan telah terjadi Pungli SlO listrik di empat desa di kecamatan Pelepat . Dalam surat tersebut menyimpulkan bahwa Pungli SLO tidak sesuai dengan Permen ESDM nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga  listrik PT.PLN ( Persero )

Pelapor meminta agar aparat hukum melakukan langkah langkah penyelidikan hukum terkait adanya pengaduan awal dan penemuan indikasi Pungli , dan diminta agar aparat penegak hukum pro aktif dalam penegakan hukum di kabupaten Bungo , membentuk tim pencari fakta dan melakukan penyelidikan dan menerapkan hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan perundangan dan konsisten terhadap orang yang melakukan penyelewengan / penyimpangan Pungutan SLO , memanggil dan memeriksa camat Pelepat ,memanggil dan memeriksa Lembaga inspeksi teknis ( LIT) dan siapapun yang terlibat dalam pungli tersebut .

Laporan pengaduan ini di benarkan oleh sumber yang tidak disebutkan nama nya ” Ya bang ,persoalan Dugaan Pungli SLO di empat desa di kecamatan Pelepat Ilir sudah di laporkan oleh warga ke aparat hukum ” Tutur Sumber  meyakinkan .

Sementara itu di ketahui bahwa Drs.H.Firdaus Abdullah  direktur utama PT.Bungo Dani Mandiri Utama menyampaikan surat kepada PLN UP3 Muara Bungo dengan perihal Penghentian sebagai Pelanggan PLN  , surat tersebut menurut Firdaus Abdulllah di sampaikan berdasarkan adanya tuntutan dari masyarakat pelanggan kelistrikan PT.Bungo Dani Mandiri Utama ” Ya, Surat ini kami sampaikan kepada PLN UP3 Muara Bungo berdasarkan desakan masyarakat yang ingin berhenti sebagai pelanggan listrik PT.BDMU ” Tutur firdaus terhitung tanggal 10 Oktober 2019 .

Dalam surat tersebut juga menyebut kan bahwa pelayanan listrik 4 desa di kecamatan Pelepat sudah menjadi tanggung jawab PLN , dan jaringan listrik di kembalikan kepada PT.Bungo Alam Semesta ( BAS) sedangkan deposito wajib uang jaminan BUMD sebagai pelanggan PLN di kembalikan kepada BUMD .

Dalam surat tersebut membuktikan bahwa Aset jaringan sepenuh sudah dikembalikan kepada PT.BAS dan murni milik PT.BAS bukan milik BUMD / BDMU atau pemda setempat .

Bukti lain terkait dugaan pungli  SLO tidak saja kwitansi pembayaran SLO sebesar Rp.250 .000/ pelanggan namun juga di perkuat dengan surat dari kepala desa yang di tujukan kepada calon pelanggan untuk menyiapkan persyaratan sebagai Berikut :
1.foto copy KTP 3 lembar .
2.uang pendaftaran SLO Rp.250 .000,-
3.uang KWH  Rp.1.519.000,- untuk Kwh .Pra bayar . Rp. 1.491.900.- untuk KWH pasca bayar  dengan batas pembayaran tanggal 25 Oktober 2019 .

Sementara itu pihak PLN UP3 Bungo menyebutkan dalam surat tanggal 8 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Manager PLN UP3 Bungo , Ridwan Adam  , salah satu poin dari 4 poin yang di sampaikan berbunyi ” Pihak PLN hanya bertanggung jawab pada pihak yang telah menjadi pelanggan PLN dan segala resiko akibat putus nya jaringan listrik eks pelanggan PT.BDMU di empat desa bukan lah menjadi tanggung jawab PLN “

Di tanya terkait jaringan listrik milik PT.BAS yang saat ini di gunakan oleh PT.PLN untuk sambungan baru ke rumah warga apakah sudah ada penyerahan dari PT.BAS atau belum ?

Ridwan Adam Manager PLN. Mengatakan bahwa itu urusan nya Pemda Bungo dan BUMD , menarik nya Bahman Kabag SDA Setda Bungo justeru mengakui bahwa pihak BUMD / BDMU yang telah menyerah aset jaringan PT.BAS ke Pihak PLN UP3 Bungo . ” Sudah ada penyerahan dari pihak BUMD kepada PLN ” Tutur Bahman .

Bukan kah jaringan tersebut adalah milik PT BAS bukan milik BUMD / BDMU dan apa alasan nya BUMD yang menyerahkan kepada PLN ? Bahman tidak bisa memberikan jawaban , ia hanya menceritakan bahwa jaringan listrik PT.BAS tersebut adalah swadaya masyarakat dan adanya dugaan akta perjanjian antara PT.BAS dengan BUMD / BDMU yang di robah oleh oknum .

( tim )

More
Bagikan Berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda
Mohon masukkan nama anda