Kasus Listrik 4 Desa di Bungo Kian memanas , ” Legalitas dan Aset Di Pertanyakan “

2020
Bagikan Berita ini

Dari Pungli ke Legalitas bermuara pada pemadaman

Bungo news, Id – Bungo , Kasus Listrik  empat desa di kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo kian memanas , pasalnya pasca jelang pemilihan kepala daerah , Listrik empat desa transmigrasi angkatan darat ( Transad ) dusun Gapura Suci, dusun Mulya Jaya, Dusun Mulya Bhakti dan Cilodang selalu di sinyalir di jadikan kepentingan politik  dan kepentingan bisnis oleh sekelompok orang sehingga tanpa di sadari masyarakat akan merasakan dampak nya .

Dampak yang saat ini di rasakan oleh ribuan masyarakat pelanggan Listrik mitra PT.Bungo Dani Mandiri Utama ( BDMU ) adalah lumpuh nya kegiatan ekonomi, sosial , keagamaan dan pendidikan akibat dari di putuskan nya jaringan listrik di empat desa tersebut dengan dalih akan di jadikan pelanggan murni PLN

Tidak hanya sampai di situ dampak lain nya muncul nya modus baru Pungutan liar ( Pungli ) mengatasnamakan biaya SLO , yang di pungut melalui pemerintahan dusun melebihi standar SLO yang di tetapkan oleh pemerintah , dimana SLO untuk daya 1.300 VA di pungut sebesar Rp.250.000 padahal yang wajib setor hanya Rp.95.000,-

Alasan di pungut nya biaya SLO Rp.250.000 ini karena ada nya pembebanan biaya Instalasi  dan fee desa , yang seyogyanya nya Instalasi sudah terpasang di rumah warga dan fee desa semestinya di pungut kepada pengusaha / instalatir bukan di beban kepada masyarakat .

Dugaan pungli SLO ini di akui oleh Camat Pelepat Khaidir Yusuf , menurut nya kesepakatan tersebut untuk biaya Fee desa dan instalasi listrik “pungutan Rp. 250 000 per calon pelanggan berdasarkan kesepakatan warga untuk biaya Fee desa dan instalasi listrik ” Kilah camat Pelepat yang di benarkan oleh Soimah Rio dusun Mulya Jaya .

Terungkap bahwa alasan Pungutan adalah untuk fee desa dan instalasi listrik  terbukti pada kwitansi setoran calon pelanggan  sebesar Rp.250.000  tidak di sebutkan untuk biaya Fee desa maupun instalasi listrik melainkan untuk biaya pendaftaran SLO

Bukti lain adanya dugaan pungli SLO  diperkuat dengan  surat resmi dari Rio Mulia Bhakti  pada tanggal 22 Oktober 2019 yang di tujukan kepada calon pelanggan , dalam surat yang di tanda tangani oleh Kamdani Selaku Rio  ( Kepala Desa Red) menegaskan  agar calon pelanggan segera menyetorkan biaya pendaftaran SLO sebesar Rp 250.000,- dan uang KWH prabayar dan KWH pasca bayar sebesar Rp..1.4 Juta – Rp. 1,5 Juta .

Ketika persoalan ini di konfirmasi dengan pihak BUMD , PT.Bungo Dani Mandiri Utama. ( BDMU ) Petinggi di BUMD tidak banyak berkomentar , ” Kami ini perusahan milik daerah ,kebijakan pemerintah daerah kewajiban kami mematuhi nya ” Tutur petinggi BUMD tidak di sebutkan nama nya sembari menceritakan kronologis rencana pemutusan kontrak dan pemutusan jaringan listrik mitra BUMD

Sementara itu Sugito direktur Utama PT. Bungo alam Semesta ( BAS ) di tanya persoalan tersebut hanya tersenyum dan tidak banyak komentar , menurut nya persoalan tersebut tidak banyak melibatkan diri nya lebih lebih Maslah SLO . “Saya tidak tahu menahu soal itu tanya saja dengan BUMD , Datuk Rio dan Instalafir ” Tutur nya .

Terungkap bahwa Aset berupa Tiang dan jaringan listrik adalah milik PT.BAS  bukan milik BUMD atau pemerintah daerah , artinya sepanjang tidak ada komitmen dengan PT.BAS bisa saja terjadi Jaringan listrik Pt.BAS tarik kembali oleh pemilik nya , dengan demikian  Pihak Pemerintah daerah , Pemdus 4 dusun dan panitia harus menyiapkan jaringan listrik baru , setelah itu baru lah listrik di 4 desa bisa nyalakan kembali , hal ini di perkuat dengan surat dari BUMD yang di tujukan kepada PLN  UP3 Muara Bungo  pada tanggal 03 Oktober 2019 , yang di tanda tangani di atas materai oleh direktur Utama PT.Bungo Dani Mandiri Utama. ( BDMU)
Satu dari 3 Poin dalam surat tersebut berbunyi ” Dengan di putuskan nya hubungan kerjasama PT.PLN maka jaringan yang di bangun oleh PT.Bungo Alam semesta di kembalikan .

Sementara pada surat keputusan rapat yang di hadiri oleh Bupati Bungo salah satu poin nya menegaskan PT.PLN UP3 Muara Bungo akan menggunakan jaringan listrik setelah ada surat persetujuan pemakaian jaringan dari BDMU / PT.BAS .

Terkait pemutusan jaringan  di empat desa yang saat ini gelap gulita di perkuat dengan surat yang di tanda tangani oleh. Bahman Kabag Sumber daya alam ( SDA) Setda Bungo .

Persoalan ini terus memanas dan meruncing apabila PT.BAS tidak mau menyerahkan Aset nya kepada Pihak PLN di samping itu PT. BAS selaku mitra BUMD ternyata masih memiliki kontrak kerja sampai dengan tahun 2022 mendatang .

Tunggu Khabar selanjut nya hasil investigasi tim di lapangan

( BN- R.001)

Bagikan Berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda
Mohon masukkan nama anda