Peniadaan UN, Kesetaraan dan Pengembangan Soft Skill

32
Bagikan Berita ini

Oleh: Nelson Sihaloho

Rasional
Selama ini Ujian Nasional (UN) selalu menjadi “momok” dan beban “psikologis” terhadap siswa, bahkan banyak kalangan orangtua harap-harap cemas jika anak-anak sudah mendekat UN. Selain itu “predikat istimewa” dan mata pelajaran paling “bergengsi” adalah mata pelajaran yang di UN-kan.

Akibatnya mata pelajaran lain sering dikesampingkan oleh para anak didik seakan-akan memunculkan persepsi dikalangan anak didik bahwa mata pelajaran yang tidak di UN-kan merupakan predikat nomor dua.

Maka bermunculan tim penyusun, perakit soal, termasuk kisi-kisi soal UN, Panitia Pusat hingga panitia sekolah termasuk pengawas silang UN. Seiring dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi sistim UN yang dulunya dikenal dengan menggunakan kertas pensil (UKP) beralih menjadi ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Tuntutan reformasi terhadap lembaga pendidikan yakni penghapusan UN juga semakin mengemuka bahkan sudah ada sinyal terang setelah UN 2020.

Masalahnya sekarang akankah penghapusan UN akan memberikan efek positif terhadap kesetaraan pada semua mata pelajaran? Apakah dengan dihapusnya  UN dan skema pengganti UN kelak akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita ke arah yang lebih baik?
Kata kunci: ujian dan keseteraan

Sinyal dan Peluang

Penghapusan UN untuk tahun 2020 sangat mungkin untuk direalisasikan dan sebelum direalisasikan  skema untuk megukur mutu dan kualitas pendidikan kita perlu dipikirkan bagaimana bentuk penilaiannya.

Banyak kalangan berpendapat bahwa keberadaan UN memang sudah tidak relevan lagi dengan sistem penerimaan siswa baru yang identik dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yang menggunakan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi ini  tinggi rendahnya nilai menjadi penilaian ke dua setelah memastikan jarak rumah calon siswa baru ke sekolah.

Mengutip pendapat Smith dan Rottenberg (1991), Lomax dan kawan-kawan menyebutkan dalam bagian introduksi laporan penelitian mereka 3 akibat serius ujian yang distandardkan dan tersentralisasi:yakni berkurangnya waktu untuk pengajaran, diabaikannya materi kurikulum yang tidak diujikan serta meningkatnya pemakaian materi persiapan yang mirip dengan tes.

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah  tingkat stres yang tinggi pada siswa saat menghadapi persiapan ujian nasional bahkan jadwalnya pun ada yang berlangsung hingga sore hari. Mata pelajaran lain meski berpredikat ujian sekolah berstandar nasional (USBN) merasakan tidak “ se istimewa” mata pelajaran yang di UN-kan.

Betapa tidak, mata pelajaran yang di UN-kan tersebut juga di ujikan pada saat USBN yang seharusnya tidak perlu lagi dilakukan jika memang mata pelajaran yang di UN-kan menjadi tolok ukur mutu dan kualitas pendidikan. UN selama ini dipersepsikan kalangan sbagai tolok ukur untuk mengetahui lembaga pendidikan dan siswa mana saja yang belum memenuhi standar pendidikan nasional.  Penilaian tersebut menentukan langkah yang harus diambil pemerintah untuk membenahi sektor pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan UN juga kerap menekan siswa dan mendorong terjadinya kecurangan. Salah satu hal yang harus dilakukan berkaitan dengan UN adalah dengan merevisi Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perbedaan kualitas guru antar daerah juga menjadi masalah penting yang membutuhkan perhatian pemerintah.  Sebagaimana kita ketahui bahwa UN diamanatkan oleh negara dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal yang penting dilakukan di masa mendatang adalah penyederhanaan kurikulum maupun assessment agar anak didik memiliki kompetensi yang lebih baik.

Merujuk rekomendasi pakar pendidikan Ravay Snow-Renner and Patricia A. Lauer (2005) dalam Standards-Based Education: Putting Reseacrh into Practice, McREL menyarankan jika ingin memajukan dan meningkatkan mutu bidang pendidikan, maka baik pihak pakar maupun pemerintah harus mengembangkan standar dan rujukan mutu (benchmark) tertentu. Snow-Renner dan Lauer (2005) menyampaikan kritikan tajam bahwa jika pengelolaan pendidikan tidak ada rujukan standar yang jelas, maka proses dan hasil pendidikan tidak akan berbentuk, sebab adanya standar pendidikan mendorong peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.

Kesetaraan dan Mutu Pendidikan

UN pada prinsipnya adalan sebuah metode untuk mengukur kualitas pendidikan para siswa. Ujian nasional dinilai tidak berkeadilan, karena menyamaratakan kualitas pendidikan padahal infrastruktur pendidikan tidak merata pada setiap daerah. Apabila ada perubahan sejumlah mata pelajaran maka perlu ditekankan bahwa semua matapelajaran memiliki kesetaraan dan sama pentingnya. Begitu juga halnya dengan mutu pendidikan, bersifat multi dimensi yang meliput aspek input, proses dan keluaran (output dan outcomes).
Globalisasi pendidikan di Indonesia juga ditandai oleh ambivalensi yaitu berada pada kebingungan, karena ingin mengejar ketertinggalan untuk menyamai kualitas pendidikan Internasional, kenyataannya Indonesia belum siap untuk mencapai kualitas tersebut.

Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari tiga hal yakni masalah peningkatan mutu manusia dan masyarakat Indonesia, menyangkut masalah globalisasi serta perkembangan dan kemajuan teknologi.

Mengutip pendapat Alex Maryunis,  kurikulum itu terdiri dari alat dasar; dokumen tertulis; pelaksanaan dan hasil belajar. Yang sering digonta ganti dan dimodifikasi atau diubah-ubah itu adalah pada dokumen tertulisnya.

Gonta ganti kurikulum memperlihatkan bagaimana pendidikan diselesaikan bdengan metode tambal sulam.
Ada berbagai pelayanan-services institusi pendidikan saat ini yakni dapat dibagi atas lima jenis pokok jasa pelayanan, yaitu pelayanan administrasi pendidikan (administration services); pelayanan pembelajaran  (curriculum  services);  pelayanan ko-kurikuler  (co-curriculum   services);   pelayanan   penelitian   (researhes services) dan pelayanan keinformasian    pendidikan (information sistem services).

Untuk kalangan SMA/K sederajat perlu disikapi bahwa hasil survey The Conference Board, Corporate Voices for Working Families, Partnership for 21st Century Skills, dan The Society of Human Resources Management yang dirilis pada tanggal 2 Oktober 2006, menunjukan;  apakah mereka siap untuk bekerja?  Kecakapan paling penting untuk bisa sukses bekerja ketika lulus SMA, etos kerja (80%), kolaborasi (75%), komunikasi yang baik (70%), tanggung jawab sosial (63%), berpikir kritis serta kemampuan memecahkan masalah (58%).

Kelemahan yang dimiliki siswa lulusan SMA ketika mereka diterima kerja, komunikasi menulis (81%), kepemimpinan (73%), etos kerja (70%), berpikir kritis dan memecahkan masalah (70%), dan pengarahan diri (58%).

Kecakapan apa dan objek apa yang sedang tumbuh dalam lima tahun yang akan datang? Berpikir kritis (78%), ICT (77%); kesehatan dan kesejahteraan (76%); kolaborasi (74%), inovasi (74%) dan tanggung jawab finansial pribadi (72%)

Dari hasil survey di atas menunjukkan bahwa kecakapan-kecakapan yang termasuk dalam thinking and learning skills (problem solving, critical thinking, collaboration, communication) menjadi kecakapan-kecakapan yang sangat penting harus dimiliki oleh siswa agar mampu bersaing dengan siswa negara lain. Intinya  kunci sukses didominasi oleh soft skill sedangkan hard skills merupakan faktor pelengkap , yang manakala keduanya dioptimalkan, maka peserta didik akan menjadi pembelajar sukses, yang kelak akan sukses pula dalam kehidupannya di masa depan, yang artinya peserta didik telah dibekali untuk menghadapi segala kemingkinan baik buruk permasalahan dengan kata lain mereka memiliki life skills.

Pengembangan Soft Skill

Berthhall (Diknas, 2008) menyatakan bahwa soft skil atau keterampilan lunak merupakan tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia (melalui pelatihan, pengembangan kerja sama tim, inisiatif, pengambilan keputusan dan lain-lain. Pentingnya pengembangan soft skil dan life skills terhadap peserta didik, karena banyak lulusan sekolah yang tidak mampu mengaplikasikan ilmu mereka di masyarakat.

Soft skill adalah hal yang bersifat, halus dan meliputi keterampilan psikologis, emosional dan spiritual. Dunia kerja percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahitan hard skill saja tetapi juga piawai dalam aspek soft skillnya.

Pengembangan soft skill memilik 3 tahap penting yang pertama adalah, hard work (kerja keras), ke dua, kemandirian serta ke tiga adalah, kerja sama tim.
Secara garis besar soft skill bisa digongkan ke dalam dua kategori : intrapersonal dan interpersonal skill. Intrapersonal skill mencakup self awareness (kesadaran diri) yaitu self confident (percaya diri), self assessment (penilaian diri), trait andpreference ( berkarakter dan preferensi ) and eEmotional awareness ( kesadaran emosional ). Sedangkan self skill (keterampilan diri) terdiri dari, improvement (kemajuan/perbaikan), self control (kontrol diri), trust (percaya), worthiness (bernilai), time/source management (manajemen waktu/sumber), proactivity (proaktif) serta conscience (hati nurani).

Sedangkan interpersonal skill mencakup pertama social awareness (kesadaran sosial) yaitu political awareness (kesadaran politik), developing others (mengembangkan orang lain), leveraging diversity (pengaruh yang berbeda), service orientation ( berorientasi pada pelayanan) and emphaty (empati). Ke dua, social skill ( keterampilan sosial ) terdiri dari leadership (kepemimpinan), influence (pengaruh), communication (komunikasi), conflict management (manajemen konflik), cooperation ( kooperatif), team work and synergy.  Penelitian Daniel Golleman (1995) menyatakan bahwa kebanyakan CEO di dunia memiliki Emotional Intelligence yang tinggi. Kemampuan mereka dalam mengelola pekerjaan dan orang lain menjadi kombinasi unik yang luar biasa.

Intinya peniadaan UN dimasa mendatang hendaknya memberikan kesetaraan yang sama terhadap semua mata pelajaran dalam mensukseskan program pendidikan di masa depan khususnya era industry 4.0 dengan lebih banyak menekankan pengembangan soft sklill peserta didik.

(dihimpun dari berbagai sumber: Penulis adalah guru SMPN 11 Kota Jambi).

More
Bagikan Berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda
Mohon masukkan nama anda