Terkait Anggaran Media ,Kadis PMD ingatkan Kades Tidak membuat laporan Fiktif

118
Bagikan Berita ini

Bungo news.co.id – Bungo , Sejak beberapa tahun belakangan ini pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintahan desa untuk mengelola dana yang masuk ke desa ,namun bukan berarti luput dari pengawasan dan tidak pula mengangkangi aturan pelaksanaan ,aturan teknis yang di atur dalam UU dan permendes.

Dalam praktek nya di sayangkan tidak sedikit para oknum Rio ( Kepala desa ) menghalalkan semua cara untuk mendapat keuntungan pribadi , kelompok dan memperkaya dirinya dengan cara yang tidak wajar , hal ini terjadi akibat lemah nya pengawasan  dan tidak adanya efek jerah terhadap oknum yang menilep uang desa tersebut , pembuktian nya tidak banyak kasus korupsi dana desa sampai ke meja hijau , di berhentikan dari jabatan kades seperti nya adalah solusi untuk menghindari dari jeratan hukum .

Di kabupaten Bungo misal nya sejumlah kasus korupsi dana desa ( DD) di laporkan dan selidiki dan di audit oleh inspektorat dan pihak kejaksaan negeri setempat namun tidak satupun kasus yang di tindak lanjuti , hal ini kuat dugaan adanya persekongkolan dan adanya dugaan sudah di Peti Eskan  alias di hentikan penyidikan nya tanpa ada Surat perintah ( SP.3 )

Di kabupaten Bungo juga di ketahui sejumlah kepala Desa di panggil  untuk di mintai keterangan oleh pihak penyidik pada saat moment – momen tertentu , misalnya menjelang  puasa Ramadhan ,menjelang idul Fitri, menjelang pergantian tahun , dan bahkan disaat menjelang pencairan dana desa dan lain sebagainya .

Menarik nya di kabupaten Bungo oknum perangkat desa dan oknum Rio nya  tergolong memiliki keberanian luar biasa , tidak saja anggaran dana desa dengan realisasi tidak sesuai RAB , pekerjaan asal jadi dan bahkan terang-terangan menggelapkan dana  yang masuk ke desa.baik dana APBN ( DD) APBD provinsi , maupun dana APBD kabupaten (GDM ) bahkan beredar Khabar anggaran untuk media pun di tilep oleh oknum

Menanggapi persoalan anggaran media tersebut , PLT. Kadis PMD kabupaten Bungo Taufik Hidayat mengatakan ” Untuk persoalan anggaran media di masing – masing desa  tergantung desa masing -masing menganggarkan nya dan tergantung desa juga menunjuk media mana yang menjadi media  mitra nya , baik untuk berlangganan , promosi dan lain nya ” Tutur Taufik

Lebih lanjut Taufik meminta agar para kades tidak menyalahgunakan anggaran dana desa yang di anggarkan untuk media tersebut , apalagi membuat laporan Fiktif ” Saya minta kepada para Datuk Rio menggunakan anggaran media dengan benar dan tidak membuat laporan Fiktif karena suatu saat lambat atau cepat akan terungkap ” Tutur nya mengingatkan.

Sementara itu salah satu Sekdus di wilayah kecamatan Muko- Muko Bathin VII di konfirmasi persoalan tersebut mengatakan tahun 2018  dan tahun 2019 melalui APBDus desa nya menganggarkan dana untuk media mendekati angka Rp.20 juta . ” Anggaran untuk media di dusun kami sudah di cairkan namun kami tidak tahu anggaran tersebut di gunakan untuk apa , entah bagaimana cara Datuk Rio membuat SPJ nya saya juga tidak tahu ” Tutur sumber yang tidak di tulis nama nya tersebut menyebut nama Datuk Rio yang di maksudnya

( BN- R.001)

More
Bagikan Berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda
Mohon masukkan nama anda